Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengkritik keras penanganan pascabencana yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat terdampak di lapangan.
Menurut Aulianda, sejak awal bencana terjadi, berbagai pihak terkait lebih banyak menyampaikan klaim keberhasilan penanganan daripada menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap korban.
“Kita tahu sejak awal bencana ini terjadi, semua pihak terkait sering menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pernyataan-pernyataan itu tidak bisa mewakili bagaimana penderitaan masyarakat korban bencana,” kata Aulianda dalam keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.
Baca: Mendagri Klaim Aceh Sudah Normal Tapi Belum Permanen
Ia menilai narasi yang terus dikedepankan adalah bahwa pemerintah telah bekerja maksimal dan mampu menangani dampak bencana dengan baik. Namun, klaim tersebut, menurutnya, dibantah oleh kondisi yang masih dirasakan langsung oleh para korban.
“Yang dikedepankan adalah hegemoni bahwa kita mampu, kita serius, penanganan sudah maksimal. Semua pernyataan itu dibantah oleh fakta lapangan. Yang membantah siapa? Ya masyarakat, korban-korban itu langsung,” ujarnya.
Aulianda menyoroti masih banyaknya korban yang hidup dalam kondisi serba terbatas meski bencana telah berlalu selama tujuh bulan. Ia menyebut sebagian warga masih tinggal di tenda-tenda darurat yang rentan rusak akibat cuaca.
“Sudah tujuh bulan orang masih tinggal di tenda. Tendanya ditiup angin roboh, hancur juga. Anak-anak masih berada di tenda dan sekolah belum selesai semuanya. Proses belajar mengajar juga masih tidak ideal,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung kondisi di wilayah Gayo, di mana masyarakat harus bergotong royong dan berswadaya membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Kita tahu di daerah Gayo, warga berswadaya. Mereka membuat jembatan mereka sendiri. Ini sebetulnya menjadi pukulan paling telak bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Menurut Aulianda, fakta bahwa masyarakat harus membangun jembatan secara mandiri menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam proses pemulihan pascabencana.
“Untuk urusan jembatan pun warga harus menyelesaikannya sendiri. Itu kritik paling telak dan pukulan paling keras bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
