Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyebutkan, pencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satu prioritas yang harus ditangani di Aceh. Karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh, termasuk menggandeng lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada anggapan bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya sehingga dibutuhkan gerakan yang luar biasa untuk memberantasnya,” ujar Zaini saat membuka rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Aceh di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Rabu (3/8).
Area yang menjadi fokus pencegahan KPK, adalah proses perencanaan penganggaran yang dilakukan dengan mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar dan implementasi e-planning.
Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara elektronik dan membangun Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri dan independen. Untuk itu, lanjutnya, membangun Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka menjadi perhatian yang serius.
“Komitmen bersama terkait rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di Aceh menjadi langkah besar bagi semua pihak untuk mengembangkan budaya anti korupsi demi menciptakan pemerintahan yang lebih berkualitas,” tuturnya. [Sammy/rel]
