Meulaboh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, kemungkinan menggeser lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) untuk mempercepat realisasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Muhammad Iqbal, di Meulaboh, Rabu (26/20) mengatakan, rencana pengalihan itu dilakukan apabila masyarakat pemilik sertifikat tanah eks tsunami di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan tetap memaksa meminta harga pembebasan tanah di atas standar.
“Kalau memang hingga akhir 2017 warga tetap meminta harga pembebasan lahan di atas ketentuan maka pelabuhan skala besar itu akan dialihkan. Pemerintah punya lahan lain, 40 hektare di Samatiga, atau dialihkan ke dekat muara Mereubo,” sebutnya.
Iqbal menjelaskan, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) telah menatapkan harga satuan untuk pembebasan lahan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan Aceh Barat tersebut seharga Rp125.000/meter, sementara warga menuntut dibayarkan Rp250.000/meter.
Kata dia, Pemkab Aceh Barat masih memiliki itikad baik terhadap pembangunan pelabuhan perikanan berkalas International di kawasan Muara Krung Cangkoi itu, salah satu pertimbangan karena dominan armada nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan.
Apalagi sejak mulai dirintis, rencana pembangunan sampai ke penyelesaian ‘detailed engineering design (DED) pemda telah membebaskan sebagian lahan atau 1,5 hektare, sementara alokasi dana diplotkan untuk itu sudah hampir habis masa tahun anggaran.
“Pemerintah pusat sangat mendukung. Tinggal kesiapan daerah, bila memang tidak selesai maka akan dialihkan. Kemudian sebagian lahan yang sudah kami bebaskan, digunakan untuk pengembangan PPI Ujong Baroh yang sudah ada,” ujarnya.
Dirinya juga tengah mencari peluang untuk mengait dana APBN untuk pembangunan tanggul penahan gelombang di pesisir Kecamatan Samatiga yang menjadi jalur lintasan keluar masuknya armada nelayan.
Apabila itu terwujud, maka infrastruktur itu juga dapat menjadi pendukung untuk lokasi baru pembangunan pelabuhan perikanan di daerah itu, sebab Pemkab Aceh Barat sangat serius untuk segera mewujudkan pembangunan pelabuhan perikanan itu.
Iqbal mengemukakan, sejak perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan itu hingga kini terus mengalami penyesuaian bertahap, padahal dari DED awal pelabuhan itu dibangun berkelas international, namun banyak terbentur oleh kondisi keuangan daerah dan lahan.
Target Pemkab Aceh Barat saat ini, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikerjakan mulai 2018, selanjutnya barulah dipikirkan untuk peningkatan status hingga berkelas Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
“Perencanaan awal kita lahan 12 hektare untuk PPN, berbagai faktor yang terjadi itulah terus dilakukan penyesuaian. Karena itu lokasi baru bila mungkin dipindahkan nanti kami ambil yang sudah ada tempat pedaratan ikan (TPI),” katanya. [Antara]
