Surabaya (KANALACEH.COM) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, menyayangkan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi korban politik. Alasan mereka ikut lantaran dikucilkan karena tidak mendukung kepala daerah terpilih saat Pilkada digelar.
Asman menuturkan, pihaknya kerap mendapat laporan terkait kondisi tersebut saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/11). “Saya sering mendapat laporan, karena tidak mendukung kepala daerah terpilih dalam Pilkada lalu, mereka (pejabat daerah) ‘di kotak’. Padahal mereka masih muda dan potensial,” ungkap Asman.
Kondisi menimpa sejumlah pejabat di beberapa daerah itu, menurut Asman, karena mereka menjadi korban politik di daerahnya. “Sehingga kemampuan mereka tidak bisa dimanfaatkan dalam pemerintahan. Padahal mereka punya beban moral. Jadi, meski masih muda, rambutnya sudah memutih,” candanya.
Menurut Asman, selama persoalan politik belum bisa dipisahkan dengan pemerintahan, masih banyak pejabat daerah terlibat Pilkada. “Sayang, kita belum menemukan cara memisah masalah politik dengan pemerintahan,” ungkapnya.
Namun, kembali dia menegaskan, PNS tidak boleh berpolitik. Pejabat di lingkungan pemerintahan harus bisa profesional sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara.
“Kemudian sesuai UU Nomor 23/2014, tentang otonomi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010, tentang disiplin pegawai negeri sipil,” tandasnya. [Merdeka]
