Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Merebaknya isu mutasi di lingkung Sekretariat daerah (Setda) Aceh dinilai sebagai hal yang kurang baik, dan sangat menggangu stabilitas pelayanan publik.
Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada berpendapat, isu mutasi yang di hembuskan saat ini, sangat mengganggu kondusivitas birokrasi. Apalagi, kata Aryos, saat ini anggaran baru akan di jalankan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat
“Selain akan memperburuk citra pemerintahan, juga menciptakan instabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan ini tidak baik bagi iklim birokrasi saat ini,” katanya pada kanalaceh.com, Rabu (8/3) di Banda Aceh.
Menurut Aryos, secara aturan dan ketentuan yang ada, saat ini Gubernur Aceh akan sangat sulit mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk melakukan perombakan kabinet, apalagi mengingat sisa masa pemerintahan Zaini Abdullah hanya efekti 2,6 bulan lagi.
“saya pikir Mendagri tidak akan memberikan izin,” katanya.
Ia menyarankan kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, untuk fokus kepada pemanfaatan sisa masa jabatan dengan mengejar target serapan anggaran, agar dana yang termuat dalam APBA dalam di maksimalkan untuk pelayanan publik. “Saya pikir fokus pelayanan publik saja,” ujarnya.
Aryos juga meminta para kepala SKPA di lingkungan Setda Aceh, untuk fokus pada hal teknis dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, dan tidak terpengaruh dengan gelombang isu mutasi. “Saran saya, kepala SKPA fokus saja pada kerja kerjanya,” katanya. [Rel/Saky]
