Langsa (KANALACEH.COM) – Forum Masyarakat Sipil Kota Langsa menolak menolak mekanisme pembagian hasil penambahan dana migas yang dituangkan dalam Qanun Nomor 10 tahun 2016.
Hal itu dikatakan juru bicara Forum Masyarakat Sipil Kota Langsa, Putra Zulfirman, Senin (10/4). Dia mendukung langkah Walikota Langsa, Usman Abdullah yang menolak keberadaan qanun tersebut yang dinilai kebijakannya merugikan kabupten/kota.
Sebab, lanjut Putra, dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebanyak 40 persen jatah kabupaten/kota mekanismenya kembali ke sistem pagu.
Persoalan migas ini, kata Putra, juga sudah dibicarakan pada pertemuan Forum Komunikasi Pemerintah Kab/Kota Se Aceh (FKKA) di Balai Kota Banda pada Sabtu (8/4) lalu.
Menurutnya, proses pembangunan sepenuhnya berada di kabupaten/kota, karenanya menjadi penting bila pengelolaan dana bagi hasil migas menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.
Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur Aceh untuk segera merevisi qanun tersebut dan menerbitkan peraturan terbaru dalam waktu dekat agar pengelolaan dana migas diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya mendukung sepenuhnya upaya judicial review qanun itu ke Mahkamah Konstitusi.
Demikian rilis yang diterima Kanalaceh.com yang ditandatangani oleh Putra Zulfirman selaku Ketua SAPMA Pemuda Pancasila, Dewan Kesenian Aceh/Ketua, Agusni AH, LSM Seuramoe Institut/Direktur, Mahdani Syahputra), Komunitas Rumoh Aceh/program manager, Sukma MT, Lembaga Advokasi Rakyat/Fahrul Razi, Wakil Direktur, Piranti Bangsa/Direktur, Farid Wajidi, LSM Aldec/Direktur, AF Abbus, Lembaga Analisis Pembangunan/Ketua divisi monitoring, M Hanafiah. [Erza]
