Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala menggelar Rembuk Daerah dengan tema Menuju Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan di AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Senin (16/10).
Isu kedaulatan dan keamanan pangan diangkat menjadi tema acara karena pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Terlebih sejak tahun 2012, Indonesia sudah memiliki regulasi yang secara khusus mengatur urusan pangan melalui Undang-Undang No.18 tahun 2012.
Di era Presiden Joko Widodo, kedaulatan pangan dicantumkan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Pada 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun.
Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sampai pada memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan gizi (nutritionally adequate) dan aman (safe).
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang hadir dalam acara Rembuk Nasional ini mengatakan sejak dirinya dilantik, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makan, perkuat sistem, dan berikan regulasi yang kuat apapun itu namanya bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Akhirnya dalam perjalan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan,” kata Penny.
BPOM merasa beruntung pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini baru kali ini BPOM diberikan mandat kepercayaan yang jauh lebih besar.
Bahkan Penny menjelaskan Presiden melalui Perpres baru memberikan kewenangan kepada BPOM untuk membuka balai POM di pelosok-pelosok daerah sehingga semakin dekat dengan rakyat.
“Kedepan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi ini dengan adanya Perpres ini BPOM semakin diperkuat,” ujar Penny.
Keamanan, mutu, dan gizi pangan termasuk bagian dari agenda pembangunan RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah peningkatan pengawasan pangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Implementasi standar keamanan pangan termasuk kehalalan menjadi upaya strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing.
Peningkatan kedaulatan pangan dengan diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan halal memperbesar peluang mewujudkan kemandirian ekonomi. Potensi pangan lokal maupun pangan fungsional diharapkan semakin berkembang.
Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali dalam sambutannya mengatakan dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah mulai hadir memperhatikan masalah keamanan pangan.
“Nah dalam konteks itu kemudian sangat tepat sekali pemerintahan sekarang tidak hanya memperhatikan kedaulatan pangan tapi juga keamanan pangan. Selama ini kita hanya bicara kedaulatan pangan,” kata Firdaus Ali.
Firdaus menjelaskan, masalah keamanan pangan ini penting dan krusial karena berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Firdaus mencontohkan dampak yang secara langsung bisa dilihat adalah misalnya orang keracunan, salah makan obat mengakibatkan ada yang sakit atau mati.
“Hampir semua makanan yang menyebabkan diabetes, jantung kolestrol kan, kurang gizi, termasuk kanker yang kita tahu cost-nya mahal sekali, selama ini kita tidak menyadari itu. Jangan sampai anggaran BPJS kita habis hanya karena salah makan,” ujar Firdaus.
Terkait dengan acara rembuk nasional ini, Firdaus berharap forum rembuk mampu merumuskan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk pemecahan permasalahan keamanan pangan. Sehingga pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya untuk tercapainya individu penduduk Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Hasil dari rembuk di Universitas Syiah Kuala Aceh ini, nantinya akan dikompilasi dengan hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi lainnya untuk disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
Rembuk Nasional merupakan kegiatan yang diadakan dengan tujuan untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus.
Berbeda dari Rembuk Nasional 2015 dan 2016, Rembuk Nasional 2017 ini akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu Rembuk Daerah (RD) dan Rembuk Pusat.
Rembuk Daerah dilaksanakan di 16 Perguruan Tinggi di 14 Provinsi diantaranya adalah Universitas Cendrawasih- Jayapura (Papua), Univ. Pattimura (Ambon), Univ. Hassanudin (Makassar), Univ. Samratulangi (Manado), Univ. Mulawarman (Samarinda), Univ. Udayana (Bali), Univ. Airlangga (Surabaya), Univ. Gajah Mada (Yogyakarta), Univ. Diponegoro (Semarang), ITB (Bandung), UI (Depok), IPB (Bogor), Univ. Sriwijaya (Palembang), Univ. Andalas (Padang), Univ. Syiah Kuala (Banda Aceh), Univ. Sumatera Utara (Medan), dan IPB (Bogor). [Aidil/rel]
