Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pembatasan registrasi kartu yang dilakukan Kemenkominfo dinilai akan merugikan UMKM dan menurunkan omzet pedagang kartu seluler. Apalagi akan berdampak pada enam ribu warga Aceh yang menggantungkan hidup dari penjualan kartu seluler.
Zainuddin, Ketua Koalisi Banda Aceh Raya Komite Niaga Celuler Indonesia (Kobar KNCI) Aceh mengatakan dampak kebijakan itu dipastikan sekitar 3 ribu outlet pedagang kartu di Aceh akan terkena imbas.
“Di Aceh ada sekitar 6 ribu pekerja dari 3000 outlet. Jika kebijakan ini tetap jadi, akan berdampak bagi pekerja, bahkan tidak mendapat pekerjaan,” ujar Zainuddin, usai berorasi di depan Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Pada Senin, 2 April 2018.
Ia menilai kebijakan itu akan mempersempit ekonomi masyarakat di kalangan bawah. Meskipun, Kemenkominfo beralasan pembatasan registrasi kartu untuk menjaga stabilitas dan keamanan.
Saat ini yang menjadi persoalan, kata Zainuddin, Kemenkominfo membatasi hanya tiga kartu. Padahal, jika tidak dibatasi pihaknya siap menjalani aturan yang telah ditetapkan Kemenkominfo, terkait diwajibkan registrasi kartu secara benar dengan menggunkan nomor induk keluarga (NIK).
“Kami mendukung registrasi menggunakan NIK. Tapi kalau bisa kartunya jangan dibatasi hanya tiga kartu saja,” sebutnya.
Ia berpendapat bahwa outlet kartu seluler telah berjasa dalam membuka lapangan kerja bagi enam ribu warga Aceh, tentunya yang tersebar dari Sabang hingga Pulau Simeulue. Namun, saat ini mereka akan kembali menjadi pengangguran karena kebijakan terkait kartu seluler.
“Ini merupakan bencana, akan terjadi penambahan pengangguran di Aceh,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur dan DPR Aceh untuk menyampaikan aspirasi mereka hingga ke Presiden. Dalam aksi itu, Ketua Komisi V DPR Aceh, Moh. Alfatah menjumpai ratusan massa aksi dan berdialog di ruangan Komisi V. [Randi]
