Langsa (KANALACEH.COM) – Sejumlah warga Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, meminta penegak hukum dan intansi terkait untuk mengaudit dugaan mark up atau penyimpangan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2022 di desa setempat.
Hal ini disampaikan sejumlah warga, di kantor Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjung, Rabu (15/02), pasalnya kegiatan ADD tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat.
Secara terperinci, warga mengulas dugaan proyek dan kegiatan fiktif yang merugikan negara pada tahun anggaran 2022 diantaranya, pengadaan alat produksi ketahanan pangan, untuk belanja 2 unit mesin kukur kelapa Rp 3 juta, pengadaan ternak ketahanan pangan, belanja ternak sapi 3 ekor sebesar Rp 27 juta dan ternak kambing 40 ekor sebesar Rp 72 juta.
Selanjutnya, untuk belanja kegiatan ketahanan pangan Bioflog satu paket dengan angggaran Rp 23 juta. Sedangkan kegiatan pemanfaatan lahan dan hidroponik sebesar Rp Rp 40.380.400. Begitu juga, anggaran untuk pemuda, anggaran PAUD, BUMG, dana PKK dan sejumlah anggaran kegiatan lainnya.
Dari sejumlah item tersebut diduga terdapat kejanggalan. Adapun dana yang di kucurkan setiap tahunnya oleh Pemerintah, penggunaan dana tersebut itu tidak pernah di musyawarahkan dengan masyarakat baik itu perencanaan dan realisasi anggaran.
“Kami menduga dana yang dikucurkan oleh Pemerintah tersebut di musyawarah bersama keluarga Geuchik dan kelompoknya dan oknum Tuha Peut,” kata warga.
Selanjutnya, pada Rabu, (15/2) sekira pukul 12.00 WIB, sejumlah warga mendatangi Kantor Geuchik setempat guna meninjau dan melihat lokasi program yang diduga fiktif. Sehingga terjadi adu mulut dan hampir terjadi baku hantam dengan sejumlah warga namun berhasil dilerai.
Sementara itu, Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjung, Muklis Saputra, Ketua Tuha Peut Muktar Ali didampingi anggotanya Janul Ilham, SH dan Imum Dusun Tgk Muhammad saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian tersebut, persoalan kecil dengan segelintir warga itu sudah selesai.
“Terkait sejumlah program Gampong, sengaja kita tidak beritahukan kepada masyarakat khawatir terjadi kesenjangan di Gampong. Memang benar sejumlah program ketahanan pangan untuk tahun 2022 belum terealisasi semua karena ada sesuatu hal,” katanya.
Muklis merincikan, pengadaan ternak ketahanan pangan sapi 3 ekor, hal itu sudah diarahkan ke Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, untuk kambing berjumlah 40 ekor baru ada 15 ekornya di Gampong Kappa Kecamatan Langsa Timur.
“Sedangkan, untuk belanja kegiatan ketahanan pangan Bioflog satu paket dengan angggaran Rp 23 juta dan kegiatan pemanfaatan lahan hidroponik sebesar Rp 40.380.400 ADD tahun 2022 memang belum terealisasi, terkait masalah ini saya berbertanggung jawab,” jelasnya.
Sementara, Ketua Tuha Peut Tuha Peut Muktar Ali didampingi anggotanya Janul Ilham, mengatakan pihaknya tidak tau terkait persoalan tersebut hingga mencuat seperti ini.
“Kami juga tidak tau berapa anggaran tersebut dan dimana kegiatannya. Intinya, Kami tidak menerima aliran dana tersebut,” ujarnya.
