Jakarta (KANALACEH.COM) – Tiga orang diplomat asal Indonesia dipercaya sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.
Selain itu juga, PBB mengaku mengapresiasi kiprah Indonesia sebagai bridge-builder dalam berbagai isu yang ditangani PBB.
Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB, Senin (13/6), Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II MU PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017.
Banyak agenda Internasional yang harus dperhatikan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
“Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Duta Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,” kata Sekretaris Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB, A. Anindityo Adi Primasto, dalam siaran pers pada Selasa (14/6).
Kedua diplomat lainnya juga masing-masing secara aklamasi terpilih sebagai wakil ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Keduanya adalah Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor).
“Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi ‘tegas, berintegritas dan bersahabat’ yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia,” lanjut Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki 6 (enam) Komite Utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).
Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait. Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB. [Detik]
