Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ombudsman RI Perwakilan Aceh selama tahun 2016 telah menerima 260 pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik di Aceh.
Adapun instansi pemerintah yang paling banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu pemerintah kabupaten/kota se-Aceh sebanyak 114 laporan.
Pemerintah Provinsi Aceh sebanyak 38 laporan, BUMN/BUMD sebanyak 24 Iaporan. Untuk subtansi laporan kasus kepegawaian sebanyak 4 laporan, kemudian Infrastruktur sebanyak 4O laporan, dan pertanahan 24 laporan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin mengatakan, penundaan berlarut masih mendominasi laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Provinsi Aceh.
“Masih rendahnya disiplin waktu dari pada aparatur sipil kita menjadi penyebab tingginya maladministrasi penundaan berlarut terhadap laporan dari masyarakat,” katanya di kantor Ombudsman Aceh, Selasa (10/1).
Dalam hal penyelesaikan laporan masyarakat dari total 734 laporan yang diterima Ombudsman Aceh sejak tahun 2013 – 2016, sebanyak 366 laporan telah diselesaikan dan 368 dalam proses penyelesaian,
Salah satu penyebab belum optimalnya tingkat penyelesaian laporan disebabkan keterbatasan SDM Asisten Ombudsman RI di Aceh.
Namun dalam waktu dekat akan ada penambahan Asisten baru di Ombudsman RI Perwakilan Aceh sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyelesaian laporan masyarakat tersebut.
Taqwaddin menjelaskan bahwa untuk proyeksi 2017, Ombudsman RI Aceh akan fokus untuk menyelsaikan laporan masyarakat yang masih dalam proses penyelesaian.
Ombudsman juga akan terus mengawal agar pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki kulalitas layanan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan di samping itu Ombudsaman RI Aceh akan terus mengoptimalkan bidang pencegahan dan pengawasan terutama pencegahan pungli. [Randi]
