Jakarta (KANALACEH.COM) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan membahas tentang penyelesaian isu Rohingya dalam KTT ASEAN di Manila, Filipina, yang akan dimulai pada 13 November.
“Situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri,” kata Menlu Retno seperti dilansir laman Liputan6.com, Senin (13/11).
Menlu RI juga menegaskan bahwa sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat di kawasan dan dunia bahwa organisasi multilateral tersebut dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespons tantangan di Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Wiranto yang turut hadir dalam pertemuan APSC juga menegaskan perlunya upaya pencegahan agar krisis Rohingya tak menjadi sebuah bencana radikalisme dan terorisme.
Isu Terorisme hingga Narkotika Turut Disinggung
Terkait penanganan terorisme, Menko Polhukam menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme.
Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, Menko Polhukam menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman foreign terrorist fighters (FTF) dan terorisme lintas batas.
Terkait hal itu, Wiranto menginformasikan inisiatif Indonesia yaitu Subregional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Manado pada 29 Juli 2017. Lewat inisiatif itu Trilateral Joint Patrol yang dilakukan bersama oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu dan Sulawesi telah terlaksana.
Wiranto juga menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism dan Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent.
Dalam pertemuan itu Wiranto turut menyampaikan langkah Indonesia yang telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).Selain itu, mantan panglima TNI itu juga juga mengingatkan kembali ancaman kejahatan Narkoba.
“Oleh karena itu, kerja sama di kawasan harus ditingkatkan agar visi ‘Drug Free ASEAN’ dapat tercapai melalui implementasi ‘ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drugs 2016 -2025’,” kata Wiranto seperti dikutip dalam rilis dari Kemlu RI.
APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoral di bawah pilar Politik Keamanan ASEAN. []
