Jakarta (KANALACEH.COM) – Salah satu masalah pelayanan publik yang disoroti Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana, yaitu pelayanan oleh Polri. Salah satunya pengurusan STNK yang masih harus melalui 3 loket berbeda.
“Presiden meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket, ataupun juga dengan yang online. Sebagai contoh hasil temuan Presiden misalnya untuk STNK,” ucap Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).
Dalam rapat, hadir Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menristek Dikti Nasir, Mendes Marwan Jafar, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandy dan lainnya.
“Walaupun satu tempat ternyata masih ada 3 loket (STNK). Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja, yang seperti ini tidak boleh lagi. Walaupun satu tempat ya satu loket, enggak bisa satu tempat kemudian 3 loket, berbeda-beda. Ini satu contoh saja untuk STNK,” beber Pramono.
Tak hanya itu, untuk semua pelayanan publik dari tingkat teratas sampai bawah, Presiden Jokowi menginstruksikan pelayannya harus sudah dalam hitungan jam, tidak lagi hari, apalagi bulan.
Kemudian, Jokowi meminta praktik calo harus dan wajib hilang, bagaimana pun cara dan sistemnya. Salah satunya, kata Pramono, menerapkan sistem online.
“Presiden juga meminta bahwa di imigrasi sebagai pintu masuk dan keluar yang memberikan impresi kepada bangsa kita, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” lanjutnya.
“Nanti di terminal 3 ultimate di Soekarno-Hatta akan diberikan space yang lebih luas pelayanan yang lebih baik, lebih simple sederhana, dan juga bisa mengatasi ketika pesawat sedang landing sibuk dan rush hour,” imbuh Pramono. [Detik]
